Dok Foto : Rahmatsyah (Bj Rahamat) Ketua LSM Garda Rakyat untuk Daerah (GARUDA NI)
Padang, Kabar Fenomenal ■
Lembaga Swadaya Masyarakat Garda Rakyat Untuk Daerah NasionaI Indonesia (LSM – GARUDA) Provinsi Sumatera Barat, selalu hadir di segala problematika di Provinsi Sumatera Barat. Apapun persoalan yang menyangkut dengan ketidakadilan maupun tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat tak luput dari pantauan LSM yang sudah puluhan tahun berkiprah di wilayah itu.
Termasuk saat ini yang lagi viral persoalan dugaan pemalsuan dokumen, tanda tangan dan pencatutan KTP masyarakat di Sumbar yang mana korban utama Martias Tanjung adalah mantan Ketua DPD Partai Garda Perubahan (Partai Garuda) Provinsi Sumatera Barat yang saat ini sudah berganti nama Partai Garda Republik.
Dimana, sejak Oktober 2024 lalu laporan Martias Tanjung sudah mulai di proses di Mapolda Sumbar atas atensi Mabes Polri yang dilimpahkan ke Polda Sumbar dan saat ini perkaranya masih bergulir dan Penyidik masih mengumpulkan keterangan dari pemanggilan beberapa orang saksi.
Akan tetapi, informasi terbaru yang viral dari pemberitaan Tabloid media Indonesia Raya bahwa penyidik Polda Sumbar telah melayangkan surat pemanggilan terhadap para petinggi Partai Garuda di Jakarta.
Adapun yang dipanggil antara lain Ketum Partai “ARS”, Sekretaris Jendral “YM”, dan saudara Faisal sebagai Ketua OKK Partai Garuda Pusat, namun mangkir dari panggilan penyidik.
Ketua LSM Garuda NI Sumbar Rahmatsyah minta penyidik Polda Sumbar agar konsisten dalam mengungkap motif dugaan pemalsuan dokumen dan tanda tangan yang ditenggarai oleh para kolega yang menjadi petinggi Partai Garuda yang saat ini berganti nama menjadi Partai Garda Republik.
Ditegaskan Rahmatsyah ini kasus viral yang menyita perhatian publik, jangan main main dengan rakyat, dan jangan bikin ulah dengan stikma negatif yang mencederai ketulusan Perjuangan Presiden Prabowo yang dipilih rakyat secara signifikan diatas hampir 60 % penduduk rakyat Indonesia.
” Presiden RI 08 merupakan sosok pemimpin yang bijak dan akan membersihkan birokrasi yang korup tanpa tebang pilih. Saat ini momen Polda Sumatera Barat yang dipimpin oleh Jenderal yang berdedikasi tinggi yang dekat dengan masyarakat itu dapat memperlihatkan bahwa hukum tidak tumpul ke atas dan tajam kebawah,” tegas Rahmatsyah yang sering dipanggil Bj Rahmat tersebut mengakhiri Pada Minggu 19 Januari 2025.
(Tim Red)
